Browse By

Hunian Berimbang Menunggu Peraturan Daerah Untuk Direalisasi

Ilustrasi Gambar hunian berimbang

Ilustrasi Gambar hunian berimbang

Djan Faridz, selaku Menteri Perumahan Rakyat mengatakan bahwa terdapat aturan dalam membangun kawasan hunian berimbang seperti bagaimana yang diatur dalam UU Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam aturan tersebut mewajibkan bagi para pengembang dalam membangun hunian berimbang diwajibkan dengan pola 1:2:3. Apabila tidak terlaksana, maka akan dikenakan berupa sanksi teguran sampai dengan hukuman pidana.

Setyo Maharso, selaku Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), mengatakan bahwa aturan tersebut sebenarnya belum bisa berjalan semestinya. Dikarenakan belum adanya peraturan daerah yang mengatur hal tersebut.

4600desainrumah

Dirinya juga menjelaskan bahwa di dalam UU telah disebutkan kewajiban dalam pembangunan di sebuah kota maupun kabupaten. Oleh karena itu, pemerintah kota dan kabupaten harus terus membuat peraturan terlebih dahulu, kemudian baru bisa dijalankan. Percuma saja jika Menpera mematenkan hal tersebut, tetapi tidak ada pelaksana di lapangan. Hal tersebut tidak bisa disebut hukum jika tidak ada perdanya.

Djan Faridz juga mengatakan bahwa akan membentuk tim independen yang bertujuan mengaudit pengembang dalam hal pembangunan kawasan hunian berimbang di wilayah Jabodetabek terlebih dahulu untuk sementara.

Berdasarkan IMB, apabila didapatkan hasil audit yang menunjukkan setidaknya terdapat 10 pengembang yang dilihat harus membangun hunian berimbang tetapi kenyataannya tidak, maka langsung ditindak tegas.

Handaka Santosa, selaku Wakil Ketua DPP REI sekaligus Wakil Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN), juga mengatakan bahwa pihak pengembang pasti akan membangun sesuai kewajiban. APLN akan terus mengembangkan beberapa properti di kelas menengah karena kebutuhan yang masih dinilai cukup tinggi. (chy.rj)

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares